JAKARTA, KOMPAS.TV - Asosiasi Pengusaha Indonesia memperkirakan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) akan sulit dihindari jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Bersaka Besar (PSBB) secara ketat mulai 14 September 2020.

Ketum Apindo, Hariyadi Sukamdani berharap pemerintah tak lupa mengkaji pula detail dampak kebijakan itu pada aspek ekonomi.

Hariyadi Sukamdani juga menilai PSBB ketat di Jakarta sudah tidak tepat dilakukan pada saat ini.

Ia mengatakan seluruh sektor usaha sudah tidak memiliki cadangan cashflow untuk mempertahankan lini bisnisnya.

Jika PSBB ketat tetap berjalan potensi usaha gulung tikar bakal meningkat dan berimbas pada PHK kepada para pekerja.

Selain itu, usaha mikro kecil dan menengah menjadi sektor bisnis yang bakal terdampak cukup dalam.

Menurutnya, pemerintah kurang tegas dalam hal pencegahan penularan dari segi kesehatan.

Hariyadi pun berharap pemerintah tak mengesampingkan penanganan ekonomi agar perputaran uang tidak terhenti.