Beberapa hal dibahas salah satunya terkait rencana KPK menerapkan tersangka terhadap beberapa calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Seusai rapat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon kepala daerah peserta pilkada 2018 yang hampir menjadi tersangka.

Wiranto menyatakan jika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi Pilkada serentak maka penyelenggara pemilu meminta agar penetapan tersangka kepada calon kepala daerah ditunda terlebih dahulu.

Dikatakannya penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada serta masuk ke ranah politik.

Sementara itu KPU menyatakan sesuai regulasi sebenarnya tak masalah jika calon kepala daerah memiliki status tersangka.