HARIAN MERAPI - Sidang permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) Kembali digelar mahkamah konstitusi pada Rabu (31/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyampaikan terhadap regulasi kebijakan hukum terbuka, Mahkamah tetap dapat memutus perkara terkait bilamana kebijakan yang dimaksudkan ternyata melanggar Batasan kebijakan hukum terbuka yang telah ditetapkan oleh Mahkamah melalui putusan-putusannya. Hal ini juga telah dilakukan oleh Mahkamah dalam preseden putusan uji materi terkait open legal policy. *