MALANG, KOMPAS.TV - Gelombang kritik terhadap Presiden Jokowi dan pelaksanaan pemilu dari sivitas akademisi masih terjadi.

Sejumlah guru besar, Universitas Brawijaya Malang menilai kondisi bangsa jelang pemilu tidak sedang baik-baik saja.

Ada delapan poin pernyataan sikap yang disampaikan oleh Guru Besar
dan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang.

Mereka meminta agar pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum hingga asn bersikap netral dalam pemilu.

Guru Besar Universitas Brawijaya juga meminta pemerintah dan penegak hukum tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik untuk membungkam demokrasi.

Sementara Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD bilang ada oknum yang mencoba membungkam suara akademisi.

Oknum ini mencoba mengintimidasi agar sejumlah rektor diminta untuk membuat testimoni soal pemerintah Jokowi yang baik.

Menurut Mahfud pemerintah perlu turun tangan mengusut kasus ini.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghargai gelombang kritik yang disampaikan sivitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo.

Namun, Bahlil mengingatkan agar kampus dan sivitas akademika juga menjaga netralitasnya dalam pilpres 2024.

Baca Juga Ini Sejumlah Kampus yang Kritik Netralitas dan Demokrasi di Era Jokowi di https://www.kompas.tv/video/482896/ini-sejumlah-kampus-yang-kritik-netralitas-dan-demokrasi-di-era-jokowi

#kampuskritikjokowi #jokowi #petisikampus


Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/483154/rektor-universitas-atma-jaya-yogyakarta-akui-diminta-buat-testimoni-soal-kinerja-jokowi