KOMPASTV - Polemik pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR terus bergulir. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kini telah disahkan sebagai undang-undang dianggap inkonstitusional, dan hanya mementingkan kalangan investor.

Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3). Rapat pengesahan Perppu Ciptaker turut dihadiri pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca Juga Anies Berikan IMB di Tanah Merah, Begini Alasanya | DUA ARAH di https://www.kompas.tv/article/388423/anies-berikan-imb-di-tanah-merah-begini-alasanya-dua-arah

Pemerintah beralasan tujuan dari UU Cipta Kerja ini untuk memitigasi ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh situasi global.

Benarkah pengesahan UU Cipta Kerja dilakukan dengan menabrak konstitusi serta mengabaikan aspek keadilan bagi tenaga kerja?

Baca Juga Siapa yang Harus Pindah dari Plumpang? Warga atau Pertamina? | DUA ARAH di https://www.kompas.tv/article/387968/siapa-yang-harus-pindah-dari-plumpang-warga-atau-pertamina-dua-arah

Saksikan DUA ARAH, PERPPU CIPTAKER, PEMERINTAH AKALI PUTUSAN MK?



#perppuciptaker #ciptakerja #dpr #uuciptakerja

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/394100/pakar-akui-perppu-cipta-kerja-hanya-akal-akalan-pemerintah-dua-arah