PT Pos Indonesia kembali menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah kepada target 10 juta KPM di tengah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Charles Sitorus mengungkapkan, keterbatasan gerak selama PPKM membuat penyaluran BST dilakukan dengan cara yang berbeda dibanding dengan periode sebelumnya.

"Upaya pemerintah ini ditujukan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi. Di tengah PPKM, tentu ada yang berbeda. Kami harus melakukan pengantaran langsung ke rumah-rumah, terutama untuk mereka yang tidak bisa bergerak atau telah senior. Selebihnya, kita membatasi sekali kerumunan," kata Charles.

Hal ini, menurut Charles, menjadi tantangan tersendiri karena prosesnya membutuhkan tenaga yang lebih besar daripada penyaluran lewat Kantor Pos.

"Karena masyarakat terbatas bergerak, kami yang bergerak menambah tenaga pengantar. Protokol kita perketat dan seluruh karyawan yang melakukan pengantaran kita vaksin. Mereka sudah divaksin baru boleh melakukan pengantaran," terangnya.

"Model yang dulu kita lakukan melalui komunitas dalam jumlah besar (100-200 orang) tidak lagi kita lakukan. Kita lakukan dengan komunitas yang kecil (10-20 orang). Menjadi konsekuensi bagi PT Pos Indonesia untuk menambah jumlah tenaga dan titik komunitas yang lebih banyak. Bagaimana pun, kita tidak boleh lengah terhadap dampak Covid-10," lanjutnya.

Penyaluran BST untuk seluruh wilayah Indonesia sudah mulai dilakukan PT Pos Indonesia. Untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Charles memastikan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan update data sehingga BST bisa disalurkan dengan aman dan tepat sasaran.

PT Pos Indonesia berkomitmen untuk terus menjangkau masyarakat dari Sabang sampai Merauke dengan pengalaman yang matang dan jaringan yang tersebar luas di seluruh pelosok negeri.