PONTIANAK, KOMPAS.TV - Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, berunjuk rasa ke Kantor DPRD Kalbar menyoroti formasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tingkat provinsi yang hanya tersedia bagi guru agama islam. Kalimantan Barat sebagai salah satu wilayah yang beragam, dinilai harus mengakomodasi semua golongan.

Setidaknya ada lima poin tuntutan mahasiswa, yakni; meminta BKD Kalbar menunda pelaksanaan seleksi P3K bagi guru agama SMA, SMK. Mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar mengevaluasi formasi yang ada. Mendesak Gubernur Kalimantan Barat memastikan tersedianya formasi guru agama nonmuslim.

Meminta agar Kepala Dinas Pendidikan memastikan agar setiap proses perekrutan ASN di Kalbar mengakomodasi semua golongan. Serta meminta DPRD Kalbar memfasilitasi penyelesaian polemik penerimaan P3K ini agar formasi guru agama nonmuslim juga diberikan.

Sejumlah unsur pimpinan, yakni Wakil Ketua DPRD Kalbar dan pimpinan fraksi menemui mahasiswa dalam aksi ini.

Ketua Komisi I DPRD Kalbar yang membidangi pemerintahan termasuk kepegawaian menyampaikan, DPRD Kalbar telah membuat surat yang akan dikirim ke DPR RI untuk meminta penambahan formasi bagi guru nonmuslim.

Ditemui usai rapat paripurna dengan DPRD Kalbar, Sekda Kalbar menyampaikan, jika formasi yang ada telah diusulkan pemerintah daerah, namun ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai analisis dan kebutuhan.

Sekda Kalbar mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus mengusulkan kepada pemerintah pusat, terkait formasi yang dibutuhkan. Sekda Kalbar juga mengatakan penerimaan CASN maupun P3K tidak mungkin untuk ditunda, karena berpotensi mendapat sanksi dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar sempat mengumumkan formasi penerimaan CASN dan P3K bagi pegawai tingkat provinsi Kalbar dengan alokasi guru agama islam sebanyak 31 formasi, dan nol formasi bagi guru nonmuslim.