JAKARTA, KOMPAS.TV - Rapat Komisi B, DPRD DKI Jakarta, dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk membahas pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah yang berujung pada kasus korupsi hari ini (15/3) ditunda.

Penundaan rapat dilakukan karena Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, tidak memiliki data yang cukup.

Dalam rapat, Komisi B ingin mendapat gambaran lengkap, soal kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah yang menjerat Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya.

Rapat ditunda hingga dua pekan.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pindana korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan di 4 lokasi berbeda.

Setelah menemukan sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di 4 titik di Jakarta, penyidik KPK memeriksa 6 orang saksi dari Perumda Sarana Jaya juga saksi yang berperan sebagai broker tanah.

Lokasi yang digeledah KPK yaitu Kantor Adonara Propertindo di Gandaria, Gedung Sarana Jaya, Jakarta Pusat dan 2 rumah kediaman pihak terkait dengan perkara ini,

Plt Juru Bicara KPK menyatakan dari proses penggeledahan yang dilakukan, penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen terkait perkara.