JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla, yang mempertanyakan cara mengkritik pemerintah agar tidak dipolisikan.

Mahfud mengatakan, pemerintah saat ini terbuka dengan kritik, meskipun ada dilema yang terjadi mengenai kekhawatiran untuk dilaporkan karena menyampaikan kritik.

Namun Mahfud juga menilai pertanyaan JK tersebut adalah pertanyaan umum, karena menurutnya dilema mengenai kritik terhadap pemerintah sudah terjadi sejak zaman pemerintahan Joko Widodo dan JK.

"Itu konteksnya pertanyaan Pak JK, bukan berarti sekarang mengkritik dipanggil polisi. Jika ditindak orang ribut, jika tak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi, oleh sebab itu pemerintah mengambil hal-hal kritik dimasukan dalam pertimbangan kebijakan," jelas Mahfud dalam sebuah video yang diterima Kompas.tv, Minggu (14/2/2021).

Lebih lanjut Mahfud menyebut pemerintah juga tidak bisa melarang siapapun yang ingin melapor.

"Kita juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor," katanya.

Mahfud juga menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik.

"Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi...ngga apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak," lanjutnya.