JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah tengah mengkaji pelaksaan vaksinasi mandiri.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah membuka opsi vaksinasi covoid-19 mandiri.

Namun, Jokowi mengatakan, jika mekanisme tersebut direalisasikan,vaksin yang digunakan kemungkinan berbeda dengan vaksin yang digratiskan pemerintah.

Sementara Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan,vaksinasi mandiri tetap diperlukan,tetapi tidak dijadikan prioritas, karena vaksin gratislah yang dinomorsatukan pemerintah

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menekankan sejumlah hal penting terkait vaksinasi mandiri.

Budi menegaskan, vaksin untuk masyarakat harus diberikan secara gratis sebagai hak warga Negara dan merata untuk semua golongan.

Namun koalisi masyarakat sipil menolak rencana soal vaksinasi secara mandiri oleh swasta.

Penggagas koalisi lapor covid-19,irma hidayana mengatakan, pelaksanaan vaksin mandiri akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

Dia khawatir, pemberikan izin vaksinasi mandiri makin membatasi ketersediaan vaksin gratis.

Pemerintah harus memastikan program vaksinasi dilakukan secara gratis dan adil untuk seluruh rakyat sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran corona di tanah air.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indoensia (KADIN) Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan jika semakin cepat vaksinasi maka semakin cepat pula pemulihan ekonomi.

Sementara itu, Plt Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu menyebutkan jika saat ini vaksinasi gratis tetap jadi prioritas.