JAKARTA, KOMPAS.TV - PDI Perjuangan sebagai partai Mensos Nonaktif Juliari Batubara bernaung menghormati proses hukuk KPK terhadap kadernya itu.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya telah berulang-ulang mengingatkan kepada para kadernya yang duduk di pemerintahan agar tidak melakukan tindak korupsi.

Hasto menambahkan jika PDI-P menghormati langkah KPK dalam menjalani proses hukum kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19 oleh Juliari Batubara.

Kami mengutip dari laman kompas.com, Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, "Ketua Umum PDI-P Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," jelasnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai Menteri Sosial AD Internim pasca Juliari Batubara ditahan KPK.

Presiden mengatakan ia menghormati proses hukum oleh KPK.