JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketidakpuasan masyarakat terhadap Joko Widodo Tampak di setahun pemerintahan periode keduanya.

Yang paling nampak adalah saat keinginan Jokowi melempangkan jalan investasi yang berdampak buruk bagi stabilitas politik.

Undang-undang cipta kerja yang digagasnya, mengundang gelombang unjuk rasa selama 3 pekan sejak disahkan.

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2019, Jokowi sudah menyampaikan keinginannya untuk menyatukan puluhan undang-undang menjadi dua bagian, yang menciptakan lapangan kerja dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

Keduanya adalah keinginan Jokowi mewarisi catatan ekonomi yang lebih baik dalam sejarah republik.

Di mana sebagai Presiden RI bisa melepaskan Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau istilah yang terkenal, middle income trap.

Namun ternyata, UU Cipta Kerja berdampak buruk bagi kehidupan pekerja sehingga ditolak. Situasi makin tak menguntungkan karena undang-undang yang selesai di masa pandemi malah membuat situasi semakin buruk.

Inilah kesimpulan dari hasil jajak pendapat masyarakat melalui telpon yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 - 16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 Kota Kabupaten dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 4%.

Menghadapi penolakan, sikap Jokowi pun menolak negosiasi. Jokowi bergeming. Unjuk rasa dihadapi dengan sikap aparat kepolisian menghadapi massa.

Sehingga pemerintahan Jokowi dianggap membatasi kebebasan berekspresi.