JAKARTA, KOMPAS.TV - Masalah pada rantai pasokan bahan pangan, dan juga naiknya harga-harga yang menopang ekonomi rumah tangga, seperti gas elpiji, diduga jadi penyebab turunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo.

Terekam dalam Survei Litbang Kompas, kepuasan publik turun menjadi 67,1 persen, dari survei pada Januari 73,9 persen.

Ya, survei Litbang Kompas pada 26 Mei hingga 4 Juni 2022, merekam ketidakpuasan publik, pada kinerja ekonomi pemerintah yang memberatkan masyarakat di tengah pelonggaran aktivitas masyarakat saat pandemi.

Hingga saat ini, harga dan ketersediaan pasokan minyak goreng masih menjadi sorotan publik; begitu juga dengan harga gas, bahan bakar minyak, dan sembako yang terus mengalami kenaikan.

Menurut Toto, dugaan lemahnya kinerja sektor ekonomi, terekam dalam survei, menjadi yang paling rendah di antara empat indikator, yakni 50,5 persen.

Untuk Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, angkanya tertinggi, yakni 74,4 persen; sedangkan untuk poin Penegakan Hukum 57,5 persen, dan Politik serta Keamanan, angkanya mencapai 73,1 persen.

Kelompok menengah ke bawah yang tak mendapat bantuan pemerintah cenderung menganggap kinerja pemerintahan di bidang Ekonomi menurun, apalagi bagi mereka yang terdampak pandemi.

Presiden Jokowi, kata Toto, sudah berupaya mengatasinya dengan mengganti Menteri Perdagangan yang mengurusi harga dan rantai pasokan bahan pangan, serta rumah tangga.

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/300894/survei-litbang-kompas-kepuasan-publik-terhadap-pemerintahan-jokowi-turun