Demonstran UU Cipta Kerja terjadi di beberapa daerah. Aksi berujung ricuh hingga menuntut beberapa kepala daerah menghadapi demo. Ini dilakukan oleh pimpinan daerah seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui massa aksi yang melakukan kerusuhan di Mapolres Kota Semarang. Ia prihatin menemui peserta demonstrasi seorang pelajar dibawah umur. Selain akan bertanggung jawab pada pelajar, ia juga meminta pemerintah pusat dan DPR untuk edukasi masyarakat soal UU Cipta Kerja. Agar tidak salah kaprah dan terjadi diskusi publik mengenai Omnibus Law.

Hal yang sama dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil sampai repot hujan-hujanan untuk berdialog dengan pendemo. Beliau berjanji akan kirimkan surat aspirasi kepada pemerintah pusat soal protes Omnibus Law.

Gak luput, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menemui pendemo setelah kerusuhan terjadi. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi pendemo kepada pemerintah dan DPR.

Tindakan beberapa kepala daerah tersebut banyak ternyata ampuh meredam massa aksi yang berpotensi ricuh. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana. Ia mengatakan upaya kepala daerah tersebut merespon cepat massa demo yang geram dengan Omnibus Law. Namun, mereka belum tentu benar-benar menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.

"Apa yang sudah dilakukan sudah on the track. Tetapi kemudian ketika mereka memposisikan mendukung atau menolak kebijakan itu (Omnibus Law) dengan statement-statementnya dalam bentuk tertulis kemudian jadi kontra produktif ntar. Karena ada etika yang juga harus mereka perhatikan (sebagai kepala daerah)," ujarnya dihubungi Opini.

Soalnya sebagai kepala daerah gak mungkin mereka menolak Undang-undang dari pemerintah pusat yang sifatnya mengikat. Ini berpotensi terjadi konflik kepentingan antara pusat dan daerah.