JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah kepala daerah menanggapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diputuskan di tengah pandemi corona atau covid-19.

Tanggapan datang dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, dan PLT Wali Kota Blitar Santoso.

Ridwan Kamil menilai, pemerintah pusat perlu menjelaskan alasan kenaikan iuran secara jelas. Meskipun ia mengakui bahwa BPJS Kesehatan tengah mengalami defisit.

\"Kami meminta penjelasan yang lebih jelas, sejauh ini penjelasan belum kompeherensif, sejauh ini belum kompeherensif, supaya kami di daerah tidak ada keresahan,\" kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu di FMIPA UNPAD, Kota Bandung, Kamis (14/5/2020).

Hal senada juga disampaikan Ganjar Pranowo yang menilai keputusan presiden saat ini bukanlah keputusan yang muudah. Ia menduga, keputusan kenaikan iuran diambil karena BPJS Kesehatan butuh dana yang besar untuk bisa melayani masyarakat.

Ganjar pun meminta BPJS Kesehatan berbenah diri.

\"Kita harus memaksa BPJS harus lebih profesional. BPJS harus mengubah diri dan harus dikelola secara profesional, dan mesti ada terobosan-terobosan tidak bisa hanya business as usual,\" ungkap Ganjar.

Sementara itu FX Hadi Rudyatmo secara gamblang menilai kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi kurang tepat. Hal ini menyusul banyaknya masyarakat yang kehilangan penghasilan akibat wabah virus corona (Covid-19).