DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU Pilkada

BeritaSatu 2016-05-27

Views 5

Banyaknya kasus Sengketa Pilkada membuat DPR RI dan Pemerintah sepakat merevisi Undang Undang Pilkada. Sementara syarat dukungan KTP bagi calon independen masih mengacu pada peraturan yang lama.

Show more

Download

Report form

RELATED VIDEOS

DPR Segera Bahas Revisi Undang-Undang Tax Amnesty

play

DPR Segera Bahas Revisi Undang-Undang Tax Amnesty

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Revisi UU KPK

play

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Revisi UU KPK

DPR Bahas RUU Tax Amnesty dan Revisi UU Pilkada

play

DPR Bahas RUU Tax Amnesty dan Revisi UU Pilkada

DPR dan Pemerintah Bahas Soal Polemik Napi Ikut Pilkada

play

DPR dan Pemerintah Bahas Soal Polemik Napi Ikut Pilkada

Sepakat, RUU Pilkada Disahkan Jadi Undang-undang

play

Sepakat, RUU Pilkada Disahkan Jadi Undang-undang

Paripurna DPR Hari Ini Tidak Membahas Revisi Undang-Undang KPK

play

Paripurna DPR Hari Ini Tidak Membahas Revisi Undang-Undang KPK

DPR Sahkan RUU Pilkada Jadi Undang-Undang

play

DPR Sahkan RUU Pilkada Jadi Undang-Undang

DPR Ajukan Revisi UU Pilkada Terkait Calon Kepala Daerah

play

DPR Ajukan Revisi UU Pilkada Terkait Calon Kepala Daerah

Komisi III DPR Segera Bahas Revisi UU KPK

play

Komisi III DPR Segera Bahas Revisi UU KPK

Presiden Jokowi dan DPR Sepakat Bahas RUU Tax Amnesty

play

Presiden Jokowi dan DPR Sepakat Bahas RUU Tax Amnesty

DPR: Revisi UU Pilkada Belum Mendesak

play

DPR: Revisi UU Pilkada Belum Mendesak

Badan Legislasi DPR Bahas Revisi UU ASN

play

Badan Legislasi DPR Bahas Revisi UU ASN