JAKARTA, KOMPAS.TV - Jelang setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para guru besar universitas membagikan pandangannya terkait efisiensi yang dilakukan pemerintah.

Guru Besar Otonomi Daerah IPDN, Prof. Ryaas Rasyid mengatakan yang nampak nyata cuma pemotongan anggaran ke daerah. Sementara di Jakarta kita tidak tahu apa efisiensinya, karena jumlah kabinet bertambah.

"Pemotongan anggaran itu walaupun masuk akal, tapi gagal dikondisikan, karena menimbulkan kepusingan dan berdampak ke ekonomi daerah. Pasar-pasar sepi. Beberapa proyek ditunda, dibatalkan," katanya.

Guru Besar Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Prof. Nazamuddin menyebut banyak daerah akan kesulitan memenuhi layanan dasar, termasuk biaya operasionalnya, karena PAD rendah, sehingga sangat bergantung transfer pemerintah pusat. Kalau tidak ada perencanaan matang, maka akan membuat pemda kewalahan dan menimbulkan gejolak di masyarakat.

Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Prof. Sulistyowati Irianto setuju dengan konsep efisiensi. Tapi persoalannya apakah ini bangunan dari kesadaran palsu atas nama efisiensi? Ketika para anggota dpr punya penghasilan fantastis, maka gap antar penduduk sangat besar.

"Katanya efisiensi, tp redundansi program-program. Sekolah rakyat, koperasi merah putih.. Kenapa tidak membereskan yang ada?

Guru Besar Ilmu Arsitektur Universitas Hasanuddin, Prof. Triyatni Martosenjoyo melihat yang terjadi saat ini sama sekali bukan efisiensi, sebab sebuah kabinet harusnya efisien, bukan gemuk. Anggaran yang ada habis digunakan membayar honor.


Bagaimana tanggapan Anda?

Saksikan selengkapnya di sini: https://youtu.be/YDPKluL69Do?si=iJuFHLRPQyvRwGgi



#prabowo #gibran #kabinet

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/623328/kabinet-gemuk-sekolah-rakyat-koperasi-merah-putih-efisiensi-anggaran-pemerintahan-prabowo-gibran