JAKARTA, KOMPAS.TV - Wacana pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia menuai polemik. Anggota Komisi X DPR Fraksi PDI Perjuangan Bonnie Triyana mengatakan komisi X tidak pernah menerima draft-nya.

Selain itu komisi X juga menolak penggunaan istilah sejarah resmi. Sebab, nanti bisa menimbulkan tafsiran ada sejarah tidak resmi, sejarah ilegal, dsb.

"Artinya, kementerian Kebudayaan dan komisi X sepakat bahwa proyek ini bukan sejarah resmi atau bukan sejarah resmi baru. Bukan satu-satunya rujukan," katanya.

Komisi X mendorong transparansi dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Sebab sepengetahuannya, tidak ada proses diskusi dan penulisan dengan formulasi terbuka.

Ia berharap, mestinya proses penulisan ulang sejarah tidak dimulai dengan penulisan outline yang sifatnya top down, sehingga dirasa tidak terbuka dan tergesa-gesa.

Sementara itu Aktivis 1998/ Komisioner Komnas HAM 2017-2022, Beka Ulung Hapsara melihat karena penulisan ulang sejarah ini inisiatif dari pemerintah, maka sangat jelas jika mengakomodir kepentingan pemerintah. Namun yang lebih penting menurutnya menghadirkan perspektif korban untuk ditulis dalam sejarah.

Menurut Editor Umum Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Prof. Susanto Zuhdi, setiap tahun masyarakat sejarawan itu mengadakan seminar dan sebenarnya sudah ada ide gagasan untuk menulis ulang sejarah. Maka, ia membantah jika ini sepenuhnya dari pemerintah.



#soeharto #sejarah #indonesia



https://youtu.be/apDAqEzzqeA

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/596278/mengapa-penulisan-ulang-sejarah-indonesia-tuai-kontroversi-satu-meja