JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil Survei Litbang Kompas menunjukkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Mahruf Amin dalam penegakan hukum menurun.

Dalam survei yang dilakukan 29 November hingga 4 Desember, menunjukkan tingkat kepuasan publik di bidang hukum pada Desember berada di angka 58,3 persen.

Angka ini turun dibanding bulan Agustus sebesar 61,9 persen, dan sebelumnya di bulan Mei mendapat 59 persen.

Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti menyebut putusan MK ikut menyumbang turunnya kepuasan publik terhadap aspek hukum Indonesia.

Rangga juga menyebut aspek yang paling banyak mengganjal di hati masyarakat adalah soal korupsi dan jual beli hukum.

Publik masih belum melihat hukum berjalan adil di negeri ini.

Meski begitu, kinerja pemerintah di tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf masih mendapat apresiasi dari masyarakat.

Hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik, terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, ada di angka 73,5 persen.

Presiden Jokowi merespons kalau hasil Survei Litbang Kompas menjadi bahan evaluasi, agar terus bekerja lebih baik lagi.

Hasil Survei Litbang Kompas menunjukkan, 73,5 persen responden puas terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi.

Dari jajak pendapat ini, ada 26,5 persen responden yang menyatakan tidak puas.

Tingkat kepuasan ini sedikit turun dibandingkan dengan survei periode sebelumnya pada Agustus 2023 sebesar 74,3 persen.

Baca Juga Psikolog Buka Suara soal Kasus Guru SD dan Keluarga di Malang Diduga Bunuh Diri Karena Utang di https://www.kompas.tv/video/469169/psikolog-buka-suara-soal-kasus-guru-sd-dan-keluarga-di-malang-diduga-bunuh-diri-karena-utang

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/469170/litbang-kompas-kepuasan-kinerja-pemerintahan-jokowi-di-bidang-hukum-menurun-jadi-58-3