JAKARTA, KOMPASTV Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Nusron Wahid angkat bicara terkait permintaan Sekjen DPR soal 80 kursi kelas bisnis untuk anggota DPR naik haji.

"Ya kalau bayar kan boleh. Bukan gini loh siapapun warga negara Indonesia selama dia itu membeli dan membayar kan diperbolehkan dan diizinkan tinggal masalah availabilitasnya itu ada yang di penumpang yang di cancel atau tidak kalau tidak ada penumpang yang di cancel ya no isu dong,"kata Nusron, Rabu (14/6/2023).

Menurutnya selama anggota tersebut membayar untuk berangkat haji maka tidak ada yang masalah dengan permintaan itu.

Baca Juga Simak Pernyataan Dirut Garuda soal Sekjen DPR Minta Tambahan 80 Kursi Bisnis untuk Berangkat Haji di https://www.kompas.tv/video/416454/simak-pernyataan-dirut-garuda-soal-sekjen-dpr-minta-tambahan-80-kursi-bisnis-untuk-berangkat-haji

"Menjadi isu misalnya 1 2 3 4 5 6 ini penumpang Garuda di hari yang sama jam yang sama penerbangan yang sama misal enggak berapa gitu kemudian tiba-tiba dibatalkan diisi anggota DPR yaitu jadi isu. Iya apapun lah mau haji atau apa itu no isu tetapi ada Enggak penumpang yang dicancel,"jelas Nusron.

Sebelumnya Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkap permintaan Sekjen DPR RI terkait 80 kursi naik haji, saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/6/2023).

"Di saat saat terakhir ini akan kita kirim. Penerbangan di luar regular kami terus mendapat masukan untuk tambahan tiket-tiket. Untuk pastikan bahwa tanggal-tanggal tersebut kita bisa menyediakan seat khususnya business class sesuai harapan bapak ibu di DPR. Kami dihubungi sekjen DPR ada tambahan 80 anggota DPR untuk berangkat haji,"ungkap Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.

Video Editor: Vila


Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/416469/tanggapan-nusron-wahid-terkait-permintaan-ke-dirut-garuda-80-kursi-bisnis-anggota-dpr-naik-haji