BANJARBARU, KOMPAS.TV - Strategi dan program pengendalian mendesak diwujudkan karena satu kabupaten di Kalimantan Selatan masuk sebagai 10 besar dengan inflasi tertinggi secara nasional yaitu Kotabaru sebesar 7.5%.

Angka ini meroket dengan cepat dari sebulan sebelumnya yang masih sekitar 6%.

Baca Juga Pangdam VI/Mulawarman Pastikan Kodim 1007/Banjarmasin Dukung dan Kawal Pembangunan IKN di https://www.kompas.tv/article/331167/pangdam-vi-mulawarman-pastikan-kodim-1007-banjarmasin-dukung-dan-kawal-pembangunan-ikn

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mengidentifikasi dana penanganan sebesar Rp.272 milyar tersedia dari anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp.134 milyar dan dana transfer umum sebesar Rp.138 milyar yang telah tersebar ke seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.

Dana tersebut harus digunakan untuk perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM serta memberikan subsidi terhadap biaya pengangkutan barang.

"Sebagaimana kita ketahui, pengalihan subsidi BBM ini juga akan mempengaruhi tingkat inflasi di Kalimantan Selatan sudah termasuk tinggi, terutama di Kotabaru," ucap Rudy M. Harahap, Kepala Perwakilan BPKP Prov Kalsel.

Baca Juga Tarif Ojol Naik 15%, Driver Sebut Belum Sebanding dengan Kenaikan Harga BBM di https://www.kompas.tv/article/330405/tarif-ojol-naik-15-driver-sebut-belum-sebanding-dengan-kenaikan-harga-bbm

Mencegah dugaan tindak pidana korupsi, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan diingatkan untuk saling menopang program dan tidak terjadi duplikasi maupun tumpang tindih anggaran untuk program yang sama.

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/331169/sebut-inflasi-kalsel-tinggi-bpkp-kalsel-minta-pemda-lebih-gigih-meredam