KOMPAS.TV - Pemerintah akan mengaudit perusahaan minyak kelapa sawit di Indonesia mulai Juni nanti.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat Seminar Nasional di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, 25 Mei lalu.

Luhut yang kini menjabat Koordinator dan Pengawas bersama Satgas Pangan terkait minyak goreng, menemukan ada 300 hingga 500 ribu hektare kebun sawit di Indonesia, dimana kantor pusat atau Head-Quarternya justru berada di luar negeri.

Baca Juga Soal Penerapan Kembali DMO untuk Atasi Masalah Minyak Goreng, GIMNI Ragu Kebijakan Ini akan Sukses di https://www.kompas.tv/article/293121/soal-penerapan-kembali-dmo-untuk-atasi-masalah-minyak-goreng-gimni-ragu-kebijakan-ini-akan-sukses

Sementara itu, gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia, GAPKI menyebut pengusaha di sektor kelapa sawit mengaku bisa tersenyum kembali karena saat larangan ekspor dicabut, maka perdagangan minyak kelapa sawit dan turunanya bergerak positif kembali.

Audit perlu dilakukan untuk mengidentifikasi bisnis sawit di Indonesia.

Mulai dari kebun sawit hingga kantor pusat dan alur pajaknya.

Kebijakan teknis terkait audit perusahaan diyakini pemerintah akan mampu mengurai permasalahan minyak goreng yang telah berlangsung sejak awal tahun 2022.

Pemerintah yakin dengan audit yang tepat, maka masalah stok dan penyaluran minyak goreng akan lebih efektif kedepannya.


Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/293258/luhut-hampir-500-ribu-hektare-kebun-sawit-di-indonesia-tapi-kantor-pusatnya-di-luar-negeri