KOMPAS.TV - 38 dari total 50 anggota DPRD Depok, Jawa Barat mengajukan mosi tidak percaya dan interpelasi terhadap Wali Kota Mohammad Idris dan Ketua DPRD TM Yusufsyah Putra.

Para anggota DPRD di luar fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menduga kuat ada unsur politisasi dalam program Kartu Depok Sejahtera.

Baca Juga Ketua DPRD DKI Sorot Transparansi soal Penghuni Kampung Susun Bayam, Begini Katanya di https://www.kompas.tv/article/287306/ketua-dprd-dki-sorot-transparansi-soal-penghuni-kampung-susun-bayam-begini-katanya

Kisruh DPRD Depok dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Pemerintah Kota Depok memuncak saat sidang paripurna.

Sebelumnya 38 anggota DPRD non fraksi PKS meminta Kartu Depok Sejahtera masuk dalam pembahasan, namun ditolak ketua DPRD Depok yang merupakan anggota fraksi PKS sebagai pimpinan sidang.

Para anggota DPRD yang mengajukan mosi tidak percaya dan interpelasi ini berasal dari PDIP, Gerindra, Golkar, PAN Demokrat, PKB, PPP, dan PSI.

Ada dugaan kuat, program Kartu Depok Sejahtera dengan anggaran senilai Rp 100 miliar yang disetujui DPRD ini menjadi alat politisasi dan menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera.

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/287324/38-anggota-dprd-depok-ajukan-mosi-tidak-percaya-pada-walkot-depok-mohammad-idris