JAKARTA, KOMPAS.TV - Stok minyak goreng di beberapa pasar di Jakarta saat ini terbilang mencukupi.

Namun harga minyak goreng baik kemasan maupun curah terbilang masih mahal.

Aturan pemerintah yang melarang ekspor minyak goreng disambut baik pedagang dan pembeli.

Menurut pedagang, aturan ini dapat menurunkan harga minyak goreng yang hingga kini masih mahal.

Pedagang mengaku sejak harga minyak goreng melambung, daya beli masyarakat menurun drastis, utamanya untuk minyak goreng kemasan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, turut menyoroti kasus penetapan tersangka korupsi minyak goreng oleh Kejaksaan Agung.

Baca Juga Fahri Hamzah Klarifikasi Pernyataan Anis Matta Soal Penetapan Tersangka Minyak Goreng Hanya Gimik di https://www.kompas.tv/article/282738/fahri-hamzah-klarifikasi-pernyataan-anis-matta-soal-penetapan-tersangka-minyak-goreng-hanya-gimik

Menurut Ma'ruf Amin, pemerintah tengah melakukan upaya tegas terhadap mafia yang melakukan ekspor minyak goreng ilegal.

Ma'ruf Amin berharap, dalam waktu dekat pemerintah bisa mengatasi kelangkaan dengan memaksimalkan operasi pasar khusus minyak goreng.

Sementara itu menaggapi pelarangan ekspor minyak goreng oleh pemerintah, pengamat ekonomi menilai kebijakan ini kurang tepat.

Kebijakan ini dikawatirkan berdampak pada negara lain yang akan membalas kebijakan larangan ekspor minyak goreng Indonesia.

Menurut pengamat ekonomi Bima Yudistira, pemerintah seharusnya memperbaiki sistem pengawasan dan proses distribusi minyak goreng.

Jelang kebijakan pemerintah yang melarang ekspor minyak goreng per 28 April mendatang, harga minyak goreng di pasaran hingga kini masih mahal.

Sebagian pedagang mengeluhkan turunnya minat pembeli minyak goreng, khususnya minyak goreng kemasan.

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/282788/ma-ruf-amin-minta-mafia-minyak-goreng-ditindak-tegas-hingga-larangan-ekspor-minyak-oleh-jokowi