JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom dan Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie pada Harian Kompas Rabu 22 September 2021 menyoroti sejarah pengelolaan sumber daya alam pertambangan sejak 1976.

"Sayang kesadaran ini baru muncul sekarang, Tuhan memberikannya kepada rakyat Indonesia tetapi oleh para penguasa diberikan kepada korporat asing dan beberapa partikelir, semoga kali ini titik awal koreksi kesalahan yang terjadi sejak 1976 kata Kwik Kian Gie seperti dikutip Harian Kompas.

Pembangunan smelter pemurnian nikel hingga 30 unit di berbagai wilayah juga ditarget mendukung produksi pertambangan nikel yang tinggi di tanah air.

Selain memastikan keuntungan yang utuh bagi negara tanpa praktik korupsi, pemerintah juga harus memastikan keamanan dampak lingkungan pengelolaan sumber daya alam termasuk bebas dari pelanggaran hak warga sekitar.

Penghentian ekspor bahan mentah sumber daya alam (SDA) Indonesia di sektor pertambangan didorong pemerintah agar nilainya terdongkrak lebih tinggi.

Menurut Presiden Joko Widodo pengolahan dalam negeri akan membebaskan Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah.

Baca Juga Pemerintah Dorong Penghentian Ekspor Bahan Mentah Nikel di https://www.kompas.tv/article/214866/pemerintah-dorong-penghentian-ekspor-bahan-mentah-nikel

Jokowi menyebut, cara ini menjadi strategi bisnis perekonomian negara saat ini.

Kwik Kian Gie mengatakan, nikel harus dikerjakan oleh BUMN dikuasi 100% oleh negara tidak diberikan pada investor asing.

Menurut Kwik Kian Gie, insvestor swasta juga tidak peduli sama sekali dengan dampak lingkungan akibat pertambangan.

Seperti lubang-lubang Bekasi tambang batubara yang ditinggal begitu saja, lalu dengan sengaja membakar hutan demi kelapa sawit sehingga merusak lingkungan hingga satwa.

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/214870/kwik-kian-gie-nikel-harus-100-persen-dikuasi-oleh-negara