JAKARTA, KOMPAS.TV - Bola panas pengajuan hak interpelasi terkait penyelenggaran formula E, yang diajukan 2 fraksi di DPRD DKI Jakarta, terus bergulir.

Pihak pengusul interpelasi, mengaku akan memperjuangkan hak interpelasi ini, setelah mendapat penolakan dari 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, PSI, William Aditya Sarana menyatakan, akan memperjuangkan hak interpelasi di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Hak interpelasi diperlukan untuk meminta keterangan dari Gubernur Anies Baswedan mengenai penggunaan anggaran penyelenggaraan Formula-E.

Pengajuan hak interpelasi oleh 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, terkait penyelenggaran formula-e di Jakarta, Juni 2022 mendatang, mendapatkan penolakan dari anggota DPRD DKI Jakarta lainnya.

Wakil ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik, menyatakan, saat ini 7 fraksi lain di DPRD DKI tidak sepakat mengajukan interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan sepenuhnya hak interpelasi ke pihak DPRD.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan, ia dan jajarannya saat ini masih fokus pada penangan covid-19 di DKI Jakarta.

Sebelumnya, fraksi PDI-P dan PSI DPRD DKI Jakarta, secara resmi mengajukan hak interpelasi terkait rencana penyelenggaraan Formula-E, kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Alasannya, penyelenggaraan Formula-E yang bakal menghabiskan dana lebih dari 1 triliun rupiah dianggap sebagai pemborosan, terlebih APBD DKI saat ini dalam keadaan defisit.

Sebelumnya, badan pemeriksa keuangan, BPK, mencatat Pemprov DKI telah membayar commitment fee sebesar 983,31 miliar rupiah, kepada pihak Formula-E Operation, atau FEO, dalam laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2019.

Persiapan penyelenggaraan Formula-E di Jakarta sempat dikebut, namun kemudian penyelenggaraannya tertunda akibat pandemi.