JAKARTA, KOMPAS.TV - Kritik kebijakan pemerintah menangani penularan Covid-19 kini datang dari sejumlah politisi partai PDI Perjuangan.

Mulai dari koordinasi dan komunikasi diantara pejabat kementerian hingga keputusan memilih PPKM dibanding karantina wilayah atau lockdown.

Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani memulai kritik pada pemerintahan Joko Widodo terkait komunikasi publik atas keputusan pemerintah.

"Perbaiki komunikasi publik termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini terutama terkait keputusan pemerintah," kata Puan maharani seperti dikutip detik.com pada 27 Juli lalu .

Politisi PDI Perjuangan lainnya Effendi Simbolon mengritik presiden yang tidak memilih lockdown sejak awal pandemi karena keterbatasan anggaran.

Menurut Effendi Simbolon, presiden tidak patuh konstitusi.

"Kalau patuh sejak awal lockdown. Sebulan satu juta rupiah saja kali 10 bulan saja masih 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin," kata Effendi seperti dikutip dari detik.com pada 31 Juli lalu.

Apa saja penilaian dalam kritik sejumlah politisi PDI Perjuangan atas kebijakan pemerintahan Joko Widodo menangani pandemi Covid-19?

Simak pembahasannya bersama Politisi Partai Pdi Perjuangan, Masinton Pasaribu, dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini.