Penanganan lonjakan kasus COVID-19 yang tidak serius berpotensi menambah tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Meski pemerintah sudah menggulirkan program bansos, namun implementasinya dinilai belum menyentuh segmen masyarakat yang benar-benar terdampak.



Lonjakan kasus positif COVID-19 yang diikuti dengan pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan PPKM berpotensi menambah tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.



Center for Economic Reforms atau Core Indonesia memprediksi tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 mencapai 7,15 hingga 7,35 persen atau 9,9 juta sampai 10,27 juta orang. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus tahun lalu yang mencapai 7,07 persen atau 9,76 juta orang.



Sedangkan penduduk miskin diprediksi sebesar 10,25 hingga 10,45 persen pada September 2021 atau lebih tinggi dibandingkan September tahun lalu yang mencapai 10.19 persen.



Ekonom Core Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan program bansos yang digulirkan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. Namun implementasinya belum menyentuh segmen masyarakat yang benar-benar terdampak.



Menurut Akbar, pandemi membuat banyak pekerja formal kehilangan pekerjaan dan beralih ke pekerja informal. Sedangkan program bansos belum optimal menjangkau pekerja informal.



Dalam laporan World Economic Outlook edisi Juli 2021 dana moneter internasional atau IMF menyebut indonesia termasuk di antara negara-negara yang tertinggal dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sehingga mengalami kesulitan mengejar pemulihan ekonomi dibandingkan negara-negara yang tingkat vaksinasinya tinggi seperti Inggris dan Kanada. Atas dasar tersebut, MF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 4,3 persen menjadi 3,9 persen.
Lonjakan COVID-19 Picu Angka Kemiskinan dan Pengangguran Bertambah