PDIP, PKS dan Demokrat Angkat Bicara Soal Wacana Jokowi 3 Periode
KompasTV
2021-06-20
Views 248
KOMPAS.TV - Wacana jabatan Presiden 3 periode kembali dimunculkan relawan JokPro 2024 pada syukuran pembentukan relawan JokPro Sabtu kemarin (19/6).
Kelompok JokPro 2024 mendorong agar Jokowi bisa kembali maju sebagai Capres bersama Prabowo yang menjadi Cawapres pada Pemilu 2024.
Sejumlah alasan disampaikan soal mendorong Jokowi menjadi presiden 3 periode slah satunya menekan ongkos politik.
Wakil Ketua MPR yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengatakan tidak ada pembahasan soal perubahan masa jabatan Presiden di MPR, begitu juga di Internal PDI Perjuangan.
Menurut Ahmad Basarah wacana jabatan presiden 3 periode jauh dari sikap politik PDI Perjuangan.
Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga menyatakan tidak setuju adanya perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Wakil Ketua MPR yang yang juga Anggota Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan soal aturan jabatan presiden harus konsisten mengikuti aturan konstitusi.
Partai Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Menilai wacana jabatan Presiden yang diubah menjadi 3 periode jika diwujudkan akan berpotensi pada pelemahan demokrasi dan penyalah gunaan kekuasaan.
Kelompok JokPro 2024 mendorong agar Jokowi bisa kembali maju sebagai Capres bersama Prabowo yang menjadi Cawapres pada Pemilu 2024.
Sejumlah alasan disampaikan soal mendorong Jokowi menjadi presiden 3 periode slah satunya menekan ongkos politik.
Wakil Ketua MPR yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengatakan tidak ada pembahasan soal perubahan masa jabatan Presiden di MPR, begitu juga di Internal PDI Perjuangan.
Menurut Ahmad Basarah wacana jabatan presiden 3 periode jauh dari sikap politik PDI Perjuangan.
Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga menyatakan tidak setuju adanya perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Wakil Ketua MPR yang yang juga Anggota Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan soal aturan jabatan presiden harus konsisten mengikuti aturan konstitusi.
Partai Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Menilai wacana jabatan Presiden yang diubah menjadi 3 periode jika diwujudkan akan berpotensi pada pelemahan demokrasi dan penyalah gunaan kekuasaan.
Report form
RELATED VIDEOS
