JAKARTA, KOMPAS.TV - Kontroversi Vaksin Nusantara kerjasama perusahaan bio teknologi Amerika Serikat, Aivita Biomedika terus mencuat setelah uji klinis kedua vaksin ini tetap dilakukan.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkap Vaksin Nusantara dikembangkan di Amerika Serikat dan diujicoba di Indonesia.

Wiku menyebut pemerintah mendukung seluruh pengembangan vaksin sepanjang memenuhi semua syarat dan kriteria.

Sementara Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito mengakui tidak akan menghentikan uji klinis kedua Vaksin Nusantara meski sejumlah syarat pengembangan vaksin belum diserahkan pihak peneliti.

Peneliti utama uji klinis kedua Vaksin Nusantara, Kolonel TNI Jonny, sel darah putih dari peserta uji klinis mengenali virus Covid-19 dalam 7 proses pembiakan dan pengenalan.

Metode ini diklaim membuat sel darah putih tubuh lebih siap menghadapi virus Covid-19.

Uji klinis kedua Vaksin Nusantara digelar tanpa izin BPOM Rabu kemarin di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto diikuti sejumlah tokoh nasional dan anggota DPR.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya kontroversi pengembangan Vaksin Nusantara.

Vaksin Nusantara mulai dikembangkan Oktober 2020 lalu dan disebut sebagai inisiasi mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Uji klinis pertama Vaksin Nusantara digelar di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, Jawa Tengah, dan jadi salah satu kritik BPOM terkait dewan etik Vaksin Nusantara.

Sejumlah anggota DPR ramai-ramai menjadi sukarelawan Vaksin Nusantara.

Padahal vaksin ini masih terganjal persetujuan BPOM.

Apakah tindakan anggota DPR ini adalah aksi politis?

Bagaimana agar publik tidak disuguhi kesimpangsiuran informasi terkait izin dan keamanan Vaksin Nusantara?

Simak pembahasannya bersama Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, dan Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman.