JAKARTA, KOMPAS.TV - Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Sumatera Utara, desakan mundur ditujukan pada Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Pengamat Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando menilai, isu Moeldoko dan posisi nya sebagai ketum hasil KSP sulit dilepaskan dari persepsi kedekatannya dengan Joko Widodo.

Hal ini dianggap bisa merugikan Presiden.

Tak jauh berbeda dengan Ade Armando, Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menilai sepatutnya Moeldoko sadar soal pejabat publik sebaikya tak rangkap jabatan apalagi di kabinet, yang lagi lagi akan dikaitkan dengan Jokowi.

Konflik di Partai Demokrat makin memanas setelah Kongres Luar Biasa menetapkan kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021- 2025.

Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum KLB, langsung di tanggapi kubu Demokrat yang dipimpin AHY sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.