JAKARTA, KOMPAS.TV Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bicara mengenai kongres luar biasa KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, (5/3)

Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang KLB partai politik manapun.

Hal ini disampaikan Mahfud lewat akun twitternya @mohmahfudmd.

Ia juga menjelaskan dari pemerintahan era Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah melarang KLB untuk menghormati Independensi Parpol.

"Jadi sejak era Bu Mega, Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi ini Pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan, karena menghormati independensi parpol," cuit Mahfud.

Pemerintah lebih menanggung risiko dituding cuci tangan atau abai daripada tidak menghormati independensi parpol.

"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah," cuitnya.

Mahfud mencontohkan sikap yang sama dilakukan pemerintah di era Presiden Megawati yang tidak melarang kader PKB yang ingin ambil alih PKB dari Gusdur pada tahun 2003 lalu.

"Sama dengan yang menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," katanya.