JAKARTA, KOMPAS.TV - Permintaan Presiden Joko Widodo agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah, disambut dengan sindiran Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI.

Jusuf Kalla mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah, tanpa ditangkap polisi.

Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI, Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo, yang minta dikritik. JK mempertanyakan bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.

Pernyataan JK disampaikan dalam acara Mimbar Demokrasi Partai Keadilan Sejahtera, Sabtu kemarin.

JK juga menilai, PKS sebagai partai oposisi punya kewajiban untuk mengkritik pemerintah, sebagai kontrol, agar setiap kebijakan pemerintah, selalu dalam koridor demokrasi.

Sindiran berupa pertanyaan oleh Yusuf Kalla, ditanggapi juru bicara Presiden Joko Widodo.

Lewat pernyataan di laman Instagramnya, Fadjroel meminta masyarakat membaca peraturan penyampaian pendapat, sebelum melontarkan kritik, agar tidak berujung fitnah dan penyebaran kabar bohong, terutama kritik yang dilontarkan lewat media sosial.

Selain Jubir Presiden, sebelumnya, Kepala Staf Presiden, Moeldoko menegaskan pemerintah tidak akan main tangkap, jika ada yang melaporkan kinerja mereka.

Kantor staf presiden membuka ruang laporan lewat lapor.go.id, jika ada yang ingin melaporkan pelayanan publik.

Tidak dapat dipungkiri, kritik kepada pemerintah memang diperlukan, sebagai bagian pelaksanaan demokrasi.