KOMPAS.TV - DPP Partai Demokrat menyatakan menghormati sikap Presiden Jokowi yang tidak akan membalas surat yang dilayangkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Surat yang dikirim ke Jokowi berisi permintaan klarifikasi keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam rencana kudeta kepimpinan Partai Demokrat.

Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefki Harsya menyatakan meski surat tak dibalas, namun partainya meyakini Moeldoko aktif berencana ambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

"Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) bukan hanya segelintir kader dan eks kader Partai Demokrat tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," kata Riefky dalam keterangan pers yang diterima Jumat (5/2/2021).

Selain itu, Teuku Rifki juga menyebutkan pihaknya tak pernah menuduh adanya pejabat setingkat menteri terkait dengan pengambilalihan atau kudeta partainya. Namun, dia menyatakan nama-nama tersebut berasal dari Moeldoko.

Riefky menegaskan, Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepenuhnya yakin bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pejabat lainnya tidak mengetahui adanya rencana kudeta tersebut.

Hari Kamis (4/2/2021), Istana memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan menanggapi surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, terkait isu kudeta Partai Demokat.

Menteri Sekertaris Negara, Pratikno menyebut persoalan yang disampaikan oleh Ketua Umum Demokrat merupakan urusan internal partai tersebut.

Menurutnya, Partai Demokrat sudah mengatur soal penyelesaian persoalan yang telah diadukan.