Pemerintah provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah pusat ambil alih koordinasi penanganan Covid 19 Jabodetabek. Mengingat ketersediaan RS di Jakarta makin penuh. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mewakili Gubernur Anies Baswedan.

Ahmad Riza mengatakan rumah sakit rujukan Covid 19 di Jakarta sudah hampir penuh. Ketersediaan RS pada 17 Januari hanya 13% di seluruh wilayah DKI Jakarta. Seperempat dari ketersediaan RS diisi oleh warga luar Jakarta. Politisi Partai Gerindra ini berpendapat beban RS Jakarta terlalu tinggi karena fasilitas kesehatan di daerah lain belum merata.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," kata Ahmad.

Ia menambahkan pemerintah pusat gak cuma menangani instruksi waktu PSBB di daerah. Pemerintah harus ikut bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai secara merata untuk penanganan Covid 19.

Wacana ini dikritik oleh influencer sekaligus dokter muda dr. Tirta Mandira Hudhi. Menurutnya pemprov DKI bisa saling berkoordinasi langsung dengan pusat mengakali ketersediaan rumah sakit rujukan Covid 19.

"Kalau kita lempar-lemparan tugas di pers gini akan membuat malah rakyat trust issuenya menurun. Alangkah lebih baik duduk ya, sehingga penanganan pandemi tidak terkesan lempar-lemparan antar pusat dan daerah. Yang penting perkar teknis selesaikan secara teknis," ujar dr Tirta dihubungi Opini.

Covid 19 di DKI memang makin tinggi. Pemerintah provinsi maupun daerah perlu sinergi supaya penanganan pandemi bisa cepat dan dipercaya oleh masyarakat.