JAKARTA, KOMPAS.TV Hoaks seputar vaksin Covid-19 makin banyak beredar. Penyuntikan perdana terhadap Presiden Joko Widodo juga dibayangi informasi hoaks. Berikut beberapa hoaks mulai beredar dan cukup meresahkan.

Ada sebuah isu beredar setelah adanya video yang memuat klaim yang menyebut bahwa vaksin Covid-19 memiliki komponen yang bisa melacak orang setelah disuntik vaksin Covid-19.

Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Dedy Permadi menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.

Barcode yang terdapat pada produk ini digunakan untuk melacak pendistribusian vaksin bukan orang.

Banyak juga beredar orang yang telah divaksin tak perlu jalani protokol kesehatan. Namun faktanya, vaksin ini hanya memberikan manfaat antibodi dan belum diketahui efektivitasnya untuk mencegah penularan kepada orang lain.

Sehingga orang yang sudah divaksin masih wajib untuk patuhi protokol kesehatan secara ketat.

Beredar juga kabar di aplikasi berbagi pesan Whatsapp salah satu anggota TNI, Mayor Inf Sugeng Riyadi meninggal setelah siangnya disuntik vaksin dan sedang melakukan proses persiapan pemakaman.

Kasdim Gresik jelaskan berita tersebut dipastikan hoaks, Kasdim Gresik menerangkan saat ini Sugeng Riyadi dalam keadaan sehat wal afiat setelah melaksanakan vaksinasi sinovac di RSUD Ibnu Sina.

Beredar sebuah unggahan bernarasikan adanya pemblokiran nomor handphone, ATM hingga rekening lantaran menolak program vaksinasi Covid-19.

Dilansir dari Kompas.com, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tirmizi menyebut hal itu merupakan hoaks. Pihaknya mengaku, akan lebih mengedepankan sisi edukasi ketimbang sistem represi atau semacamnya.

Pasca Presiden Joko Widodo disuntik vaksin Covid-19 beredar juga unggahan yang informasikan vaksin yang digunakan bukan buatan China, Sinovac melainkan buatan dari Eropa.

Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma Bambang Heriyanto jelaskan informasi tersebut Hoaks.

Ia jelaskan vaksin yang saat ini mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) barulah vaksin Sinovac.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi tidak mungkin menggunakan vaksin yang belum mendapatkan izin dari BPOM.