Tantangan terberat pemerintahan Presiden Jokowi adalah mengendalikan pandemi covid-19. Fokus pada pengendalian pandemi adalah amanah konstitusi dan sekaligus merespon aspirasi publik.

Sejumlah catatan perlu diberikan.

Pertama, langkah PSBB di pulau Jawa harus diperketat dan diikuti dengan testing dan tracing kepada warga.

Tes antigen harus menjadi keharusan bagi warga atau pengusaha.

Pemerintah punya tugas 3T (Testing,Tracing,Treatment). Penyiapan rumah sakit darurat atau tempat isolasi mandiri perlu dipersiapkan untuk menampung pasien positif.

Kedua, vaksinasi massal dengan vaksin yang efektif dan punya daya lindung harus dipastikan berjalan secepatnya.

Mitigasi risiko akibat vaksinasi harus dipertimbangkan. Dalam konteks vaksinasi, program vaksinasi mandiri perlu dibuka. Perusahaan bisa saja membiayai sendiri karyawannya untuk vaksin.

Ketiga, pengendalian pandemi membutuhkan komando sentral, yaitu panglima lapangan untuk mengorkestrasi segalanya.

Siapa panglima itu? Ada tiga kandidat, yaitu ketua satgas Letjen Doni Monardo, ketua KPC PEN Airlangga Hartarto, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.

Keempat, singkirkan ego politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta ego antara kementerian. Fokuslah pada bagaimana pandemi ini bisa dikendalikan.

Kelima, pandemi dan dampaknya membutuhkan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Tanpa pandemi terkendali, pemulihan ekonomi akan terkendala.

Dunia usaha atau orang yang berpunya dengan segala keterbatasan yang dimiliknya, perlu memberi kontribusi dalam upaya testing atau vaksinasi.

Misalnya dengan gerakan satu sepuluh. Satu orang yang lebih beruntung menanggung biaya sepuluh orang atau seratus orang, tergantung kemampuan untuk testing swab antigen.

Keenam, jauhkan pandemi sebagai momentum untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik dari aspek bisnis dan ekonomi.

Dengan kebersamaan dan kepemimpinan yang tulus, yakinlah bahwa bangsa ini bisa bangkit dari pandemi dan krisis ekonomi.