KOMPAS.TV - Penurunan baliho dan spanduk bergambar pemimpin FPI Rizieq Shihab terus dilakukan di sejumlah daerah di Bogor, Sumedang dan Jakarta.

Penurunan baliho dilakukan oleh Anggota Satpol PP bersama dengan anggota TNI & Polri.

Petugas Satpol PP Kota Bogor menurunkan baliho bergambar Rizieq Shihab dengan berbagai ukuran.

Kasat Pol PP Kota Bogor, Agustiansyach, mengatakan baliho dan spanduk ukuran besar yang dicabut karena tidak melaporkan pemasangan baik ke Dinas Pendapatan Daerah maupun ke Kesbangpol Kota Bogor.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman jelaskan bahwa dirinya memerintahkan untuk menurunkan baliho FPI yang dipasang di sembarang tempat.

Prajurit TNI Kodam Jaya jelaskan dirinya ikut mendampingi Satpol PP untuk menurunkan baliho Rizieq Shihab yang dipasang tanpa izin.

Namun pihak FPI malah memasang kembali baliho yang sudah diturunkan tersebut. Sehingga membuat TNI memilih untuk melakukan tindakan tegas.

"Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan dinaikan lagi. Itu perintah saya," ujar Dudung usa memimpin apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

Pernyataan Pangdam Jaya ini dinilai FPI sebagai suatu kebijakan politik negara yang aneh dan tidak memegang teguh prinsip keadilan.

Pencopotan baliho dan spanduk Rizieq Shihab oleh TNI atas perintah Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurrahman memicu pro kontra.

Tepatkah, ketika TNI harus turun tangan secara langsung, dalam urusan pencopotan spanduk Rizieq Shihab? Sesuaikan dengan tugas dan fungsi TNI?

Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar menyebutkan jika baliho Rizieq dipasang oleh masyarakat bukan dari pihak FPI.

Simak dialog selengkapnya bersama Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar dan juga Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman Ponto.