JAKARTA, KOMPAS.TV - Acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, Jawa Timur, dianggap bermuatan politik oleh sejumlah masa pengunjuk rasa yang menolak pertemuan tersebut.

Sebaliknya, Deklarator KAMI yang juga Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menuding para demonstran penolak acara KAMI dilakukan massa bayaran.

Polisi menyebut pembubaran acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia karena dinilai terlalu banyak kerumunan massa sehingga dianggap melanggar protokol kesehatan di masa pandemi corona.

Bagaimana respon dari Deklarator KAMI menyikapi penolakan dan pembubaran acara KAMI di Surabaya, Jawa Timur?

Benarkah hal ini dianggap melanggar hak asasi manusia dalam berorganisasi?

Simak dialognya bersama salah satu deklarator KAMI, Refly Harun.