Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan hanya mencari profit, tetapi bisa menjadi agen pembangunan dan memiliki tugas besar meningkatkan ekonomi di tengah pandemi.

Maka dari itu, penetapan pengurus BUMN harus berdasarkan kompetensi, bukan semata-mata bagi kursi.
Adian Napitupulu, Politisi PDI-P menyebut ada keliru di dalam tugas sebagai komisaris BUMN. Adian juga menyinggung masalah penempatan TNI dan Polri di BUMN.

Langkah bongkar pasang pengurus BUMN yang dilakukan Menteri Erick Thohir belakangan menuai kritik. Posisi komisaris di sejumlah BUMN lagi-lagi diisi para politisi dan relawan pendukung Presiden Joko Widodo.

Utak-atik BUMN dilakukan Erick Thohir sejak dirinya menjabat menteri BUMN dan akan terus berlanjut. Sejak awal ia memang telah bertekad untuk merombak dan merestrukturisasi 142 BUMN demi efisiensi, refocusing, dan mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

Gebrakan bersih-bersih Erick mendapat dukungan publik yang berharap BUMN terbebas dari mafia dan belenggu politik. Selama ini, bagi-bagi kursi komisaris kepada para politisi dan pendukung rezim menjadi praktik yang lazim di BUMN.

Sementara itu, Erick Thohir membantah ada titipan dalam penunjukan para petinggi BUMN. Seleksi dilakukan sesuai prosedur yang mengedepankan kompetensi dan tanpa tekanan. Lantas, mengapa jajaran komisaris BUMN masih berkutat pada nama-nama politisi dan relawan pendukung rezim?

Simak video selengkapnya.