KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada para menteri, kepala daerah, dan pemerintah setempat untuk melaksanakan program padat karya tunai semaksimal mungkin.

Kita ingin mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat tapi kita juga ingin meningkatkan daya beli masyarakat di pedesaan,ungkap Jokowi.

Maka dari itu, pemerintah melakukan dua cara, yang pertama penyaluran program perlindungan sosial, dan mempercepat padat karya tunai agar lapangan pekerjaan terbuka.

Kepada menteri, kepala daerah, dan kepala lembaga untuk memperbanyak program padat karya tunai.

Situasi sedang sulit, jadi itu kewajibannya.

Misal tadinya 10 program, sekarang harus membuat 50, paling tidak lima kali, tegas Jokowi.

Beberapa kementerian punya program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai, seperti PUPR, pertanian, BUMN, dll.

Jokowi meminta skema dana desa untuk dijalankan.

Dana desa dapa digunakan untuk bantuan sosial warga yang terdampak, dan program padat karya tunai di desa.

Ini yang harus dipercepat, Jokowi.

Akhir Maret, Presiden baru menerima laporan, 32 persen yang tersalur atau sebesar 9,3 triliun dari 28 triliun.

Presiden berharap, semoga program ini tepat sasaran, memprioritaskan keluarga miskin, pengangguran dan setengah menganggur.

Kalau bisa upah kerja diberikan setiap hari, kalo tidak ya 1 minggu, lengkap Presiden Jokowi.

Pelaksanaan padat karya tunai harus dijalani protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, pakai masker.

Sehingga pelaksanaannya tidak ganggu memutus rantai Covid-19.