Anggota Komisi VI DPR menilai pengungkapan dugaan korupsi di Asabri oleh Menko Polhukam layak untuk didalami. DPR menunggu adanya hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Hal ini disampaikan anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka. Menurut Rieke, DPR akan memeriksa konstruksi kasus dugaan korupsi di Asabri. Namun Rieke menilai kasus dugaan korupsi di Asabri harus ditangani dengan cermat oleh pihak terkait. Nantinya, Rieke mendukung pengungkapan korupsi Asabri berjalan beriringan dengan pengungkapan kasus Jiwasraya.

Menko polhukam Mahfud MD membenarkan adanya dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Namun, Mahfud juga membantah tudingan adanya keterlibatan pejabat negara dalam dugaan korupsi Asabri. Pekan depan, Mahfud akan mengundang Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas dugaan korupsi ini.

Asabri merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Asabri merupakan wadah penampung dana pensiun dari para prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS di Departemen Pertahanan dan Polri.