Beda Cara Ahok dan Anies Baswedan Atasi Banjir Jakarta
KompasTV
2020-01-03
Views 4
JAKARTA, KOMPAS.TV - Di penghujung akhir tahun 2019, hujan lebat sempat mengguyur wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hingga awal tahun 2020, hujan dengan intensitas sedang dan lebat terus mengguyur ibu kota.
Menurut BMKG, saat ini, sebagian besar wilayah Indonesia tengah memasuki musim hujan. BMKG memprediksi, puncak musim hujan akan terjadi antara bulan Januari hingga Bulan Maret 2020. Artinya, curah selama tiga bulan kedepan, curah hujan akan terus bertambah. Warga diharapkan agar bersiap siaga menghadapi musim hujan.
Lantas, seperti apa program pengendalian banjir yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam kurun lima tahun, terdapat perbedaan cara dalam pengendalian banjir oleh Pemprov DKI Jakarta.
Perbedaan terjadi saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Anies dan Ahok memiliki cara pandang berbeda dalam pengendalian banjir.
Berikut cara pengendalian banjir era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok):
- Normalisasi sungai, warga dipindahkan
Normalisasi ini adalah langkah melebarkan sungai dengan cara memindahkan atau menggusur warga yang tinggal di bantaran sungai.
Setelah dipindahkan, pinggiran sungai itu kemudian dilakukan betonisasi.
Warga di bantaran sungai yang dipindah atau digusur kemudian dipindahkan ke rumah-rumah susun yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
- Optimalisasi dan perbaikan pompa
Ahok juga menekankan perbaikan pompa-pompa yang rusak. Ahok meminta kepada camat dan lurah agar mengawasi pompa di wilayahnya. Hal itu ditekankan Ahok pada 2015.
- Pengendalian banjir lewat pembuatan situ, waduk, embung, dan kanal
Di masa Ahok, Pemprov DKI juga telah melakukan persiapan pembangunan tanggul national Capital Integrated Coastal Development (NCICD), pembuatan 272 sumur resapan dan pembuatan 667.573 lubang biopori.
- Pembuatan sumur resapan hingga biopori
Saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4/2015) Ahok mengklaim telah melakukan pengembangan situ hingga waduk.
\"Pada program pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir telah dilaksanakan sejumlah kegiatan. Di antaranya pengembangan situ, waduk, embung dan kanal,\" kata Basuki.
Berikut cara pengendalian banjir era :
- Naturalisasi sungai
Anies menjalankan program naturalisasi sungai. Dengan program ini, Anies menyatakan tak ingin menggusur warga di bantaran sungai.
\"Naturalisasi kita jalankan. Bahkan (tahun) 2019, nanti kita sudah liat jadi hasilnya, akhir tahun ini Insya Allah sudah selesai,\" kata Anies, Kamis (2/5/2019) dikutip dari TribunJakarta.
Naturalisasi sungai merupakan konsep mengembalikan ekosistem sungai dan waduk hingga sesuai pada fungsi aslinya.
- Membangun kolam retensi dan membuat sumur resapan
Diketahui, naturalisasi bukanlah satu-satunya upaya Anies Baswedan dalam tangani banjir Ibu kota. Anies menjabarkan setidaknya ada tiga upaya lain yang ia lakukan, yakni membangun kolam retensi, membangun tanggul di pesisir Jakarta, hingga membuat sumur resapan air atau drainase vertikal.
#Banjir #BanjirJakarta #AniesBaswedan
Menurut BMKG, saat ini, sebagian besar wilayah Indonesia tengah memasuki musim hujan. BMKG memprediksi, puncak musim hujan akan terjadi antara bulan Januari hingga Bulan Maret 2020. Artinya, curah selama tiga bulan kedepan, curah hujan akan terus bertambah. Warga diharapkan agar bersiap siaga menghadapi musim hujan.
Lantas, seperti apa program pengendalian banjir yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam kurun lima tahun, terdapat perbedaan cara dalam pengendalian banjir oleh Pemprov DKI Jakarta.
Perbedaan terjadi saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Anies dan Ahok memiliki cara pandang berbeda dalam pengendalian banjir.
Berikut cara pengendalian banjir era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok):
- Normalisasi sungai, warga dipindahkan
Normalisasi ini adalah langkah melebarkan sungai dengan cara memindahkan atau menggusur warga yang tinggal di bantaran sungai.
Setelah dipindahkan, pinggiran sungai itu kemudian dilakukan betonisasi.
Warga di bantaran sungai yang dipindah atau digusur kemudian dipindahkan ke rumah-rumah susun yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
- Optimalisasi dan perbaikan pompa
Ahok juga menekankan perbaikan pompa-pompa yang rusak. Ahok meminta kepada camat dan lurah agar mengawasi pompa di wilayahnya. Hal itu ditekankan Ahok pada 2015.
- Pengendalian banjir lewat pembuatan situ, waduk, embung, dan kanal
Di masa Ahok, Pemprov DKI juga telah melakukan persiapan pembangunan tanggul national Capital Integrated Coastal Development (NCICD), pembuatan 272 sumur resapan dan pembuatan 667.573 lubang biopori.
- Pembuatan sumur resapan hingga biopori
Saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4/2015) Ahok mengklaim telah melakukan pengembangan situ hingga waduk.
\"Pada program pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir telah dilaksanakan sejumlah kegiatan. Di antaranya pengembangan situ, waduk, embung dan kanal,\" kata Basuki.
Berikut cara pengendalian banjir era :
- Naturalisasi sungai
Anies menjalankan program naturalisasi sungai. Dengan program ini, Anies menyatakan tak ingin menggusur warga di bantaran sungai.
\"Naturalisasi kita jalankan. Bahkan (tahun) 2019, nanti kita sudah liat jadi hasilnya, akhir tahun ini Insya Allah sudah selesai,\" kata Anies, Kamis (2/5/2019) dikutip dari TribunJakarta.
Naturalisasi sungai merupakan konsep mengembalikan ekosistem sungai dan waduk hingga sesuai pada fungsi aslinya.
- Membangun kolam retensi dan membuat sumur resapan
Diketahui, naturalisasi bukanlah satu-satunya upaya Anies Baswedan dalam tangani banjir Ibu kota. Anies menjabarkan setidaknya ada tiga upaya lain yang ia lakukan, yakni membangun kolam retensi, membangun tanggul di pesisir Jakarta, hingga membuat sumur resapan air atau drainase vertikal.
#Banjir #BanjirJakarta #AniesBaswedan
Report form
RELATED VIDEOS
