1. Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto mengatakan telah mengamankan 20 orang terkait kerusuhan yang terjadi di Timika, Papua (21/8/2019). Agung mengatakan, ke-20 orang tersebut akan diproses secara hukum. Agung menegaskan bahwa tidak ada pembenaran apa pun dari unjuk rasa yang berujung tindakan anarkistis. Petugas juga mengamankan beberapa orang lain yang kedapatan membakar tempat sampah dan ban. Pihak kepolisian membawa orang-orang tersebut ke kantor polisi untuk didata. Agung mengatakan, hingga sore ini situasi di Timika sudah berangsur-angsur kondusif.
   
   Sebelumnya diberitakan, kerusuhan di Timika, Papua, dipicu oleh kekecewaan massa yang terlalu lama menunggu kedatangan ketua DPRD Mimika dan Bupati Mimika. Mereka sudah berharap kedua tokoh itu datang menemui massa. Aksi yang awalnya mengusung misi damai itu berubah menjadi aksi melempari gedung DPRD Mimika dengan batu. Dalam aksi damai ini ada massa yang terprovokasi.
   
   Sejak pagi, lebih dari seribu orang datang dari sejumlah wilayah di Timika, Kabupaten Mimika. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi anti rasisme terkait insiden yang menimpa mahasiswa Papua di Malang, provinsi Jawa Timur, pada 16 Agustus 2019. Mereka berkumpul di depan kantor DPRD Mimika. Awalnya suasana berjalan damai. Namun, setelah beberapa jam menunggu kedatangan Bupati dan ketua DPRD Mimika, massa terprovokasi. Massa mulai melempari gedung DPRD Mimika yang terletak di Jalan Cenderawasih, Kota Timika, dengan batu sekira pukul 13.00 WIT.

Sementar itu, Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Papua awal bulan depan. Jokowi ingin meresmikan salah satu jembatan di sana. Terkait kondisi Papua dan Papua Barat, presiden terus mendapat laporan sejumlah daerah situasinya sudah kondusif.

1. Massa buruh dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan istana negara pagi (21/8/2019). Mereka menolak revisi Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
   
   Ada 5 tuntutan massa buruh yang mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa terkait penolakan terhadap revisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ini,
   
   diantaranya; mengenai outsourcing, penghapusan pesangon, tenaga kerja asing, pidana kepada buruh yang mogok kerja, dan penghentian pekerja secara fleksibel.
   
   Pemerintah pun merespon aspirasi massa buruh, dengan mengundang 10 perwakilan buruh untuk berdiskusi di istana.
   
   
   
   


2. Polisi membentuk tim khusus untuk mengkaji laporan yang ditujukan pada isi ceramah Abdul Somad.
   
   Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan selain membentuk tim, bareskrim polri juga memeriksa sejumlah barang bukti yang dibawa oleh pelapor.
   
   Sejauh ini polisi belum melakukan pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap saksi. Sebelumnya sejumlah laporan masuk ke polisi terkait isi ceramah Abdul Somad.

Ustad Abdul Somad, memenuhi undangan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengklarifikasi ceramahnya yang mengundang kontroversi.

Ustad Abdul Somad tiba di gedung MUI Jakarta Pusat sekira pukul setengah 4 sore. Abdul Somad yang baru turun dari mobilnya langsung masuk ke gedung MUI dan belum menjelaskan soal pertemuannya dengan pimpinan MUI.

Ustad Abdul Somad dipanggil MUI setelah video ceramahnya viral di media sosial. Selain untuk bersilaturahmi, Ustad Abdul Somad juga akan diminta menjelaskan kronologis video tersebut. MUI kemudian memberikan pernyataan terkait video tersebut usai bertemu dengan Ustad Abdul Somad.