Pidato Visi Indonesia yang disampaikan presiden terpilih Joko Widodo sebagian menuai apresiasi. Meski tak luput dari kritik tajam. Pidato menggebu-gebu selama 24 menit untuk mewujudkan Indonesia yang produktif dan berdaya saing tersebut sama sekali tidak menyinggung soal penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Padahal, lemahnya penegakan hukum, HAM, dan antikorupsi merupakan biang kerok persoalan yang dihadapi bangsa ini, dan penghambat laju pertumbuhan investasi.



Lantas, bagaimana nasib penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi pada periode kedua pemerintahan Jokowi? Bagaimana pula penuntasan kasus hukum dan pelanggaran HAM yang menjadi beban pemerintahannya, terutama kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan?