KEBERHASILAN pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) amat ditentukan kinerja kabinet. Kabinet Jokowi-JK haruslah efektif. Efektif artinya berdaya guna dan berhasil guna.

Kabinet efektif mensyaratkan beberapa hal. Pertama-tama, mereka yang duduk di kabinet haruslah kompeten di bidang mereka. The right man in the right place.

Latar belakang pengalaman, pendidikan, dan keahlian menjadi penting untuk ditelusuri sebelum menempatkan mereka dalam komposisi kabinet. Ia semestinya orang terbaik di bidangnya.

Tidak ada tempat bagi mereka yang nihil pengalaman, pendidikan, dan keahlian di bidang mereka. Kabinet atau kementerian bukanlah tempat coba-coba. Kabinet harus tancap gas begitu selesai dilantik untuk menyelesaikan berbagai program.

Pengalaman, pendidikan, dan keahlian mesti ditopang kemampuan memimpin atau leadership. Sebagai pemimpin puncak di kementerian, seorang menteri harus mampu bertindak seperti konduktor andal agar orkestra kementeriannya menghasilkan harmoni.

Para menteri juga tidak boleh rangkap jabatan. Bagaimana seseorang bisa bekerja secara efektif dan terkonsentrasi bila tugasnya sebagai menteri direcoki tugas-tugas pada jabatan lain?

Orang partai politik boleh saja menjadi menteri asalkan bersedia menanggalkan jabatannya di parpol. Jangan duplikasi kelemahan kabinet sebelumnya yang sejumlah menterinya, bahkan termasuk presidennya, merangkap jabatan di parpol.

Para anggota kabinet haruslah juga bersih, bebas dari korupsi. Bahkan terindikasi korupsi pun mesti disingkirkan dari daftar calon anggota kabinet.

Perbuatan korup pasti akan membebani kerja sang menteri. Satu saja anggota kabinet pernah terlibat korupsi atau terindikasi korupsi, efektivitas kabinet pasti akan terganggu.

Lebih dari itu, semua anggota kabinet harus punya karakter antikorupsi. Dengan begitu, mereka juga proaktif mencegah korupsi di kementerian masing-masing. Clean and good governance pun bakal tercapai.

Sikap antikorupsi akan menghindarkan sang menteri dari berbuat korupsi di masa jabatannya. Itu akan menghindarkan kabinet Jokowi-JK dari bernasib sama seperti kabinet SBY-Boediono yang dua menterinya, yakni Andi Mallarangeng dan Suryadharma Ali, tersandung kasus korupsi di kementerian mereka.

Bila menteri tersangkut korupsi, itu pasti membebani kabinet. Bagaimana mungkin kabinet sanggup bekerja efektif bila terbebani oleh kasus korupsi?

Kita tahu Jokowi membuka ruang bagi masyarakat dan parpol untuk mengusulkan kandidat menteri. Kita mengimbau masyarakat dan parpol mengusulkan orang-orang terbaik untuk menduduki kursi kabinet.

Orang-orang terbaik itu ialah mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, pendidikan, kepemimpinan, tidak rangkap jabatan, serta bersih dari korupsi.

Bagaimanapun mengangkat menteri ialah kewenangan Jokowi dan JK. Kita percaya presiden dan wakil presiden terpilih itu bakal cermat memilih para pembantu mereka agar tercipta kabinet efektif.

Kabinet efektif merupakan suatu keniscayaan di tengah menggunungnya persoalan yang harus segera ditangani demi mewujudkan kesejahteraan bersama.