Fahri Minta Jokowi dan JK Bagi-bagi Tugas Agar Pilpres Adil

Tribunnews 2019-03-07

Views 14

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk segera membagi tugas. Karena Jokowi saat ini sibuk berkampanye dan Jusuf Kalla tidak maju lagi dalam Pemilu Presiden.

"Maka yang sebenarnya saya ingin ngomong ya, baiknya pak JK sama pak Jokowi bagi tugas segera, pak JK kan sudah engga maju," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/3/2019).

Sehingga menurut Fahri, kunjungan ke daerah terkait urusan pemerintahan atau negara di lakukan Kalla bukan oleh Jokowi. Apabila dilakukan oleh Jokowi, maka akan ada kerancuan kapasitas kunjungannya tersebut apakah sebagai presiden atau Capres.

"Baiknya yang pergi ke daerah, ketemu bupati, bukan untuk kampanye ya, ketemu Gubernur, ketemu Walikota ketemu Camat, ketemu Lurah ketemu kepala desa, ketemu Babinsa, macam-macam ya aparatur negara aparatur sipil dalam situasi kampanye seperti ini itu sebaiknya dilakukan oleh pak JK saja," katanya.

Selama ini menurut Fahri Pemilu Presiden kurang adil karena Jokowi bisa berkunjung menemui kepala daerah, sementara Prabowo tidak bisa. Selain itu Jokowi juga bisa mengumbar janji yang tidak bisa dilakukan oleh Prabowo.

"Dan (Prabowo) engga bisa janjiin naikin gaji ditambah fasilitasnya. Pak Prabowo engga bisa. Sementara pak Jokowi terus melakukan itu," katanya.

Selain itu, dengan bagi-bagi tugas, maka menurut Fahri tidak akan akan ada silang pendapat di pemerintahan, seperi kasus kartu pra-kerja. Jokowi yang menjanjikan sepihak kartu pra-kerja dibantah oleh Kalla.

"Sudah lah pak Jokowi kita pakai etika di sini. Tolong beliau cuti dan kurangi lah mengkonsolidasi birokrasi dan aparat negara baik sipil maupun militer dalam keadaan kampenye kayak gini. Karena itu nanti ada perasaan orang engga fair. Ada perasaan orang ini kok curang nih, menggunakan kewenangan negara serta kekuasaan negara dan uang negara dalam masa kampanye untuk mengkonsolidasi aparat sipil dan militer," pungkasnya.

Share This Video


Download

  
Report form