Menurut PPP penambahan kursi di MPR mengalami permasalahan secara undang-undang. Ketua fraksi PPP MPR Arwani Thomafi menyebut bahwa jelas tertera bahwa jabatan Wakil Ketua MPR tambahan diberikan kepada partai politik dengan suara terbanyak bukan kursi terbanyak.

Atas hal ini PPP menyatakan lepas tangan dan tidak akan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan MPR.