Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan pernyataan yang menyebut beberapa calon kepala daerah yang berlaga di pilkada serentak 2018 bisa menjadi tersangka kasus korupsi.

Menteri Dalam Negeri meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Apakah pernyataan Ketua KPK ini bisa dianggap sebagai ancaman bagi praktik demokrasi? Dan apakah artinya akan ada lagi OTT terhadap calon kepala daerah? Untuk membahasnya sudah ada Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.