Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku siap ditegur bahkan diberi sanksi oleh presiden jika usulannya untuk menempatkan perwira tinggi polri sebagai penjabat gubernur dianggap membuat gaduh.

 

Hal ini disampaikan Tjahjo usai menghadiri acara bersama Baintelkam Polri di kawasan Jakarta Selatan.



Saat ini, ia masih menunggu surat rekomendasi resmi dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang memilih dua pejabat polri untuk mengisi posisi penjabat gubernur di Jawa Barat maupun Sumatera Utara.



Tjahjo menegaskan Kemendagri hanya membuat konsep yang keputusan akhirnya berada di tangan presiden.